Para Pedagang Pasar Tradisional Layak Mendapat Stimulus

04-09-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan. Foto : Azka/Man

 

Para pedagang di pasar-pasar tradisional merupakan entitas yang ikut terdampak wabah virus Corona (Covid-19). Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menilai mereka layak mendapatkan stimulus berupa bantuan sosial, akibat lemahnya daya beli masyarakat yang membuat pasar-pasar sepi pembeli.

 

“Para pedagang di pasar tradisional termasuk kelompok yang rentan terhadap dampak buruk Covid-19. Mereka termasuk golongan yang layak menerima bantuan untuk membantu menggerakkan roda perekonomian mereka,” kata Nasim saat dimintai komentarnya via Whatsapp oleh Parlementaria, Jumat (4/9/2020).

 

Beberapa waktu lalu, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) merilis fakta bahwa dalam sebulan terakhir omzet pedagang pasar tradisional terus mengalami penurunan hingga 60 persen selama Covid-19 mewabah. Dikatakan Nasim, Pemerintah dan masyarakat masih terus berjuang mengatasi masalah ini. Berbagai stimulus kebijakan ekonomi telah diterapkan guna memitigasi dampak buruk wabah tersebut.

 

"Kita harus optimistis, jika wabah sudah berakhir, aktivitas ekonomi masyarakat akan kembali seperti semula. Pasar tradisional akan kembali ramai seperti sediakala," imbuh politisi PKB ini. Pandemi Covid-19 memang telah mengganggu semua aktivitas ekonomi masyarakat di semua sektor. Bahkan, menurut data BPS, pertumbuhan ekonomi tercatat negatif di kuartal II 2020, kecuali pertanian yang masih tumbuh positif 16,24 persen.

 

Pemerintah, lanjut legislator dapil Jatim III itu, sudah berusaha keras menanggulangi dampak buruk Covid-19. Virus ini bukan saja mengancam kesehatan, melainkan juga mengganggu perputaran ekonomi masyarakat. Hal ini terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. "Kita berharap tahun depan vaksin sudah dapat diberikan secara massal kepada seluruh masyarakat, sehingga semua kegiatan usaha kembali pulih," harap Nasim. (mh/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...